Pesan dari Bapak Karmani Soekarto pada Bu Susi

Bu Susi, utang luar negeri yang aku kutip dari CNN Indonesia per 19 Jan 2016, bahwa utang seluruh rakyat Indonesia Rp.1.916T atau US$ 137,8M per Nov 2015, (utang Swasta Rp. 2.319T atau US$ 166,8M.) rasanya muskil utang negaraku ini bisa lunas, dan siapa pun pemimpinnya pasti akan menambah utang luar negeri pemerintah.  Walau ada angsuran terhadap utang luar negeri namun jumlahnya tak sebanding dengan tambahan utang luar negeri. Ibarat lebih besar pasak dari pada tiang, ibarat gali lubang tutup lubang, kita sudah terikat bantuan. Nama halusnya sih bantuan tetapi tetap saja kita harus mengembalikan termasuk dengan interestnya. Aku sudah menoleh ke Pulau Sumatera penghasil minyak tetapi rasanya tidak terlalu bisa diharap karena kebutuhan minyak dalam negeri masih ditambah impor padahal dulu ladang ladang minyak kita hasilnya sebagian bisa diexpor dan kitapun saat itu ikut menjadi anggota OPEC, negara pengexpor minyak. Belakangan kita keluar dari OPEC karena malah menjadi pengimpor minyak. Itulah jaman. Aku juga menoleh Pulau Bangka yang konon penghasil timah agar tambang timahnya mampu untuk melunasi utang tetapi disana sudah bolong bolong daerahnya. Karena bekas tambang itu dibiarkan begitu saja. Persis seperti daerah tidak bertuan. Kemudian aku menoleh ke Kalimantan Timur terutama di bagian Timur yang dulu di tahun 1972 aku pernah bekerja di perusahaan kayu gelondongan, juga sesudahnya itu aku bekerja di migas perusahaan asing, ternyata hutan itu sudah tidak ada hasil kayunya lagi, karena saat itu negara kita membolehkan expor kayu gelondongan tanpa reboisasi yang memadai. Juga disana Kalimantan Timur tempat perusahaan minyak dan gas bumi, tetapi kebutuhan migas dalam negeripun harus ditambah impor, karena tidak mencukupi. Tinggal sekarang yang aku lihat Batu Bara, bisa enggak ya buat melunasi utang luar negeri yang sudah berjibun. Tanah disana sudah mulai bolong bolong layaknya Pulau Bangka. Rusaklah lingkungan Kalimantan Bagian Timur akibat penambangan batu bara. Aku menoleh juga ke Sulawesi atau orang asing lebih mengenal dengan nama Selebes, disana ada tambang Nikel, tetapi 100% bukan milik negara atau BUMN. Sekarang aku menoleh ke Papua yang dulu aku mengenali bernama Irian Barat kemudian Irian Jaya terakhir oleh Gus Dur dinamakan Papua. Rasanya hasil Papua yang mencolok saat ini hanya tambang tembaga dan emas, tetapi milik Freeport. Bukan sepenuhnya milik BUMN kita. Seandainya sudah jadi milik kita jangan jangan sudah mendekati habis. Kutoleh semua kekayaan alam terutama migas negeri kita dipergunakan kebutuhan dalam negeri untuk penduduk yang jumlahnya 250Jt, jumlah yang bukan sedikit, bila dibanding dengan Negara Teluk penghasil migas yang memiliki penduduk tidak sebanyak Indonesia. Sementara mereka yang di Senayan gaduh terus belum pernah berpikir bagaimana mencari jalan keluar lunasnya utang negeri tercinta ini. Sibuk dengan urusannya masing masing, sampai sampai saking sibuknya ada yang berurusan dengan KPK. Sementara di kabinet juga sudah mulai gaduh. Lantas siapa yang mau berpikir melunas utang yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil. Maunya kami rakyat kecil itu utang bisa lunas, tetapi dengan pelunasan yang benar benar bersumber dari kekayaan alam yang dikuasai pemerintah. Rakyat kecil tidak mau berpikir yang muluk muluk dan terlalu banyak berteori, malah tidak lunas lunas hanya berdebat terus, kapan lunasnya malah tiada jelas. Kalau RI gak punya utang LN kan enak, tingkat laju inflasi kecil sekali atau mungkin tidak ada inflasi, sehingga orang hidup di hari tua tenang, bisa menabung. Bukan seperti sekarang ini, menabung di saat muda, begitu sampai di hari tua uangnya gak ada nilainya. Akhirnya hidup di hari tua menjadi was. Layaknya Jepang atau Arab Saudi yang tidak ada inflasi konon dari dulu harga minuman kopi panas sampai saat ini masih sama 1 Real, karena gak ada inflasi. Seandainya hasil kekayaan alam tersebut digunakan untuk melunasi hutang luar negeri tentu habis, karena tak tergantikan lagi, layaknya air yang diambil dari sumbernya tetapi sumber tidak pernah habis tergantikan oleh air hujan. Bu Susi, sekarang tinggal aku menoleh ke laut kita yang tentu hasilnya tidak pernah habis, ibarat peri bahasa patah tumbuh hilang berganti. Bu Susi tentu ahlinya karena pernah menggeluti hasil laut, sampai bu Susi mampu expor sendiri. Untuk keperluan expor bu Susi sampai beli pesawat. Tentu bu Susi memahami hasil laut yang gak pernah habis. Usulkan agar pemerintah menyetujui hasil laut untuk membayar utang. Tidak usah lama lama kita kerja sama dengan pihak asing plus dalam negeri, usahakan kurang dari 10 tahun saja. Karena bu Susi pernah bilang kalau tidak salah potensi kerugian kita di hasil laut adalah 300T per tahun. Nah di atas kertas potensi itu bisa untuk melunasi jumlah 3000T dalam kurang dari 10 tahun. Mumpung bu Susi masih jadi Menteri Kelautan Perikanan. Buatlah sejarah yang dikenang sepanjang masa, seperti pepatah kuno, Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan gading. Orang baru terbuka matanya kalau lautan kita memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan, sebelum bu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, orang tutup mata karena kurangnya informasi terhadap potensi hasil laut kita. Seandainya usul bu Susi oleh pemerintah tidak disetujui atau bahkan usul itu malahan menjadi bumerang, nothing to loose bagi bu Susi, bu Susi masih sebagai wira swastawan yang handal. Membaca wawancara bu Susi dengan BBC 5 Maret 2016 tergelitik aku menulis artikel ini. Dengan skenario pertumbuhan ikan hampir 9% tentu besar potensi hasil laut kita untuk melunasi hutang luar negeri. Potensi laut yang selalu terbarukan, tidak pernah habis hasilnya sepanjang bumi masih berputar. Dengan menurunnya illegal fishing oleh ribuan kapal penangkap ikan asing yang ditandai dengan menurunnya pemakaian solar nasional sampai 37% (oleh Kementerian ESDM) tentu potensi hasil laut kita semakin besar yang layak untuk melunasi hutang luar negeri pemerintah. Bukan berarti sektor lain tidak memiliki potensi untuk melunasi utang kuar negeri, sektor pariwisata misalnya, tetapi aku maunya potensi itu benar benar milik negara bukan tukar menukar uang asing terhadap rupiah, sehingga menghasilkan devisa. Tetapi benar benar hasil laut yang menghasilkan devisa, kekayaan alam yang menghasilkan devisa. Selama ini cadangan devisa kita hanya cukup untuk kebutuhan 3 bulan, maka perekonomian gampang goyah. Renungkan bu Susi. Selamat malam